Sejarah mencatat, Kerajaan Kartasura tumbang pada 30 Juni 1742 akibat kerusuhan yang dilakukan masyarakat China.

Kemelut yang mengarah pada situasi chaos, kemudian dikenal sebagai peristiwa Geger Pacinan itu bukan saja merupakan reaksi perlawanan terhadap peristiwaholocaust atas etnik China di Batavia oleh pemerintah kolonial Belanda.

Melainkan tak lepas dari gerakan sementara elite bangsawan dalam usaha merebut kekuasaan keraton, sehingga memaksa Paku Boewono (PB) II selaku Raja Kartasura, meninggalkan istana mengungsi ke Ponorogo selama setengah tahun.

Atas bantuan militer Belanda serta dukungan kekuatan beberapa adipati bang wetanatau wilayah timur, termasuk Madura, pemberontakan dipadamkan. Akhirnya, 20 Desember 1742, PB II bisa kembali berkuasa di Kartasura.

Namun, perang di mana pun selalu menimbulkan kerugian besar. Banyak bangunan keraton beserta infrastrukturnya hancur. Pelaksanaan pemerintahan macet. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap penguasa.

Sebagai sebuah negara, Kartasura benar-benar berada di ambang keruntuhan. Untuk menghindari, tak ada pilihan lain bagi PB II kecuali merelokasi ibu kota kerajaannya.

Singkatnya, setelah melalui berbagai pertimbangan serta petung (perhitungan yang cenderung didasarkan pada faktor metafisis), Desa Sala sebuah wilayah perdikan berawa-rawa, terpilih dari empat nominasi calon lokasi sebagai tempat pendirian keraton pengganti Kartasura.

Mengerahkan para arsitek pribumi pada 1670 atau 1745 M, pembangunan keraton dirampungkan dengan ditandai oleh candrasengkala Sirnaning Resi Rasa Tunggal.

Tanggal 14 Sura (17 Februari) tahun itu pula, diselenggarakan boyong kedhatondari Kartasura ke Sala. Oleh PB II, istana baru tersebut ditahbiskan menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat.

Sejak itu, Desa Sala berubah status dari perdikan menjadi pusat pemerintahan sebuah kerajaan besar yang mempunyai wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh Jawa, kecuali Banten, Batavia, Semarang, serta beberapa daerah pesisir utara mulai Pati, Lasem, Tuban, Gresik, hingga Blambangan.

Berpijak pada toponimi yang masih dikenali hingga sekarang, pertumbuhan permukiman penduduk khususnya di Kutagara atau ibu kota kerajaan pada masa kekuasaan raja-raja Keraton Surakarta, yang kemudian dipengaruhi Pura Kadipaten Mangkunegaran, cenderung mengikuti dua pola baku.

Pertama, dipengaruhi domisili elite bangsawan sebagai inti, dan kedua, berdasarkan pembagian kerja atau profesi. Itu antara lain terlihat pada banyak nama kampungyang diambilkan dari nama pangeran, pejabat tinggi istana, serta mata pencaharian masyarakat lokal.

Kawasan tempat Pangeran Mangkubumi tinggal misalnya, dikenal sebagaiKampung Mangkubumen. Rumah patih disebut Kepatihan. Begitu pula yang kini dikenal sebagai Kelurahan Sewu, Bumi, dan Penumping, pada awalnya adalah rumah abdi dalem Bupati Nayaka Sewu, Bupati Nayaka Bumi, dan Bupati Tamping.

Sementara itu, permukiman yang tumbuh berdasarkan mata pencaharian atau keahlian, contohnya Kampung Sayangan. Nama itu berasal dari abdi dalem golongan sayang, atau ahli membuat peralatan dapur dari tembaga.

Para perajin kuningan yang disebut tukang gemblak, terkonsentrasi di KampungGemblegan. Permukiman para sereng, yakni mereka yang ahli di bidang seni tatah sungging, berada di Kampung Serengan. Komunitas pembuat ukiran padawarangka keris atau salembar, berkembang menjadi Kampung Selembaran.

Sulit Dipertahankan

Agar memudahkan kontrol atas penduduk nonpribumi oleh keraton, mereka dikelompokkan dalam areal permukiman tersendiri sesuai etnisnya. Golongan China diberi tempat di sekitar Pasar Gede. Kawasan itu kemudian dikenal sebagai Pecinan. Urusan administrasinya ditangani oleh Babah Mayor, seorang China yang mendapat pangkat mayor dari keraton.

Seorang warga Arab, yakni Kanjeng Kyai Syarief, guru mengaji PB II, memperoleh hadiah tanah dari raja di sebelah timur keraton yang kemudian dikenal dengan nama Pasar Kliwon. Kampung itu akhirnya berkembang menjadi permukiman bangsa Arab. Untuk mengurus komunitas tersebut, keraton mengangkat salah seorang dari mereka dengan pangkat kapten.

Khusus warga Belanda tinggal di sebelah timur Beteng Vastenburg. Orang Jawa menyebut rumah Belanda sebagai loji, sehingga kawasan permukiman bangsa itu kemudian dinamakan Loji Wetan (timur).

Dalam proses perkembangan selanjutnya, konsep permukiman homogen semacam itu sulit dipertahankan. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, perubahan situasi politik nasional, khususnya sejak keraton kehilangan kekuasaannya, pertambahan jumlah penduduk, dan peningkatan arus urbanisasi dari daerah sekitar Solo, merupakan empat di antara beberapa faktor penyebab.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat terjadi sekitar tahun 1985, selama hampir dua dasawarsa. Selama waktu tersebut, sektor industri, jasa, perdagangan, serta perbankan tumbuh pesat. Namun di sisi lain, pembangunan sebagai bagian dari proses modernisasi ternyata juga mengandung kelemahan.

Di Solo misalnya, sebagian besar bangunan kuno dan bersejarah, terutama yang terletak di daerah strategis beralih fungsi menjadi pusat pertokoan, swalayan, mal, hotel dan sejenisnya.

Pembangunan yang terpusat di suatu wilayah juga mengundang gelombang kedatangan kaum urban. Jumlah pendatang pencari kerja di Solo sekarang diperkirakan sekitar 600 ribu orang atau menyamai jumlah penduduk asli.

Itu sekaligus jawaban atas persoalan makin merebak permukiman kumuh di Solo. Perkampungan yang semula berciri homogen, mulai berubah menjadi heterogen. Pembagian wilayah yang awalnya sesuai dengan peruntukannya pun gagal direalisasi.

Batas antara daerah industri, pendidikan, permukiman, perkantoran, pertanian, jasa dan perdagangan, serta lain-lainnya menjadi tumpang tindih. Bisa dimengerti jika kemudian sering muncul ketegangan yang dilatarbelakangi oleh antarkepentingan serta kesenjangan sosial.

Pemkot Solo bukan tidak menyadari masalah tersebut. Persoalan utamanya adalah keterbatasan wilayah. Wajar kalau tahun 1970-an muncul wacana pengembangan wilayah kota yang kemudian dituangkan dalam Rencana Induk Kota Kotamadya Surakarta 1973-1993.

Luas administratif Kota Solo berdasarkan data tahun 1973 hanya 4.345 ha. Berdasarkan perhitungan planologis menggunakan standar perencanaan dan asumsi-asumsi tertentu, kebutuhan luas built up Kodya Surakarta pada tahun 1993 sekitar 6.438 ha.

Artinya, selama 20 tahun dibutuhkan tambahan 2.093 ha. Daerah perluasan direncanakan mengambil sebagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan.

Namun sebagaimana sudah diduga, rencana pengembangan kota tersebut gagal direalisasi karena memperoleh reaksi keras dari kabupaten-kabupaten tetangga pemilik wilayah.

Akibat yang tampak adalah pertumbuhan tata fisik kota tak berhasil mencapai standar normatif, dalam arti mampu memenuhi peningkatan hidup dan kehidupan penduduknya.

Dampak lainnya adalah proses pembangunan berlangsung dalam situasi sangat ketat. Konsekuensinya, biaya investasi pembangunan menjadi sangat mahal.

Persoalan itu perlu disikapi ekstrahati-hati. Kalau tidak, bukan mustahil Solo yang dikenal sebagai daerah bersumbu pendek akan makin eksplosif.

Salah satu solusinya, mengingat perluasan wilayah yang tak memungkinkan, pembangunan Kota Solo lebih diarahkan ke wilayah kosong atau kurang produktif, serta yang lambat perkembangannya, yakni daerah-daerah yang masih bersifat rural atau semiurban.

Kebijakan lain yang bisa ditempuh adalah menjalin hubungan lebih akrab dengan kabupaten tetangga, misalnya, memberi kesempatan kabupaten tersebut ikut melaksanakan bagian dari master plan Solo. Tentu dengan prinsip saling menguntungkan