Jokowi Maju Pilwakot, Tak Perlu Non-Aktif

Solo, Cybernews. Incumbent yang maju dalam pemilihan wali kota (Pilwakot) Surakarta 26 April 2010 tak perlu non-aktif. Ketua KPU Surakarta Didik Wahyudiono mengatakan regulasi yang mengatur hal itu ada. Yakni revisi UU No 34/2004 tentang pemerintahan daerah.

“Regulasi mengatur bahwa incumbent tak perlu non-aktif ada kok, cuma saya tak begitu hapal. Bagi mereka cukup dengan cuti sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah saat melakukan kampanye,” kata dia saat di Balai Kota, Jumat (8/1). Dalam pilwakot 2010, pasangan Wali Kota Surakarta 2005-2010 Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo berpotensi maju lagi, meski hingga sekarang Jokowi belum mengumumkan kesediaannya bakal maju lagi atau tidak, tapi hasil Rakercabsus DPC PDI-P Surakarta telah bulat mengusung kembali pasangan ini. Adanya regulasi yang mengatur incumbent tak perlu cuti akan menguntungkan mereka berdua ketimbang kandidat yang lain.

Dukungan kepada Jokowi-Rudy agar maju lagi terus mengalir. Pasangan itu, Jumat (8/1), menerima puluhan orang yang berasal dari Organda cabang Surakarta. Mereka datang ke kantor wali kota untuk menyatakan dukungan. Dukungan ini melengkapi elemen lain, seperti 27 komunitas seni Solo, Asosiasi Parkir Surakarta (Asparta), ibu-ibu penjahit kain perca yang tergabung dalam Paguyuban Sumber Rezeki. Lalu, Paguyuban Becak Solo Berseri (Pasori), Facebookers Community for Jokowi (FCJ) dan Forum Masyarakat Pasarkliwon-Serengan (Formas Paser).

Tak Ada Demisioner
Sekda Kota Surakarta Budi Suharto mengatakan, undang-undang mengatur bahwa tidak ada masa demisioner bagi wali kota dan wakil wali kota yang akan mengakiri masa jabatan, yang selanjutnya akan ikut lagi dalam pilkada. Regulasi mengatur bahwa masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun, bukan empat setengah tahun atau kurang dari itu.

“Undang-undang juga mengatur bahwa ada ketentuan atau pilihan apakah perlu nonaktif atau sebaliknya. Yang jelas saat kampanye incumbent harus cuti di luar tanggungan negara sehingga tak menjabat lagi sebagai wali kota/wakil wali kota beserta fasilitas yang selama ini melekat,” tegas Sekda.
(Sumber : suara Merdeka, 08 januari 2010)